KASUS KOTA TARAKAN BUKAN KASUS ETNIK

Kula Penjaskes: Kasus Tarakan Bukan Konflik Etnis

Selasa, 28 September 2010 | 17:35 WIB

TRIBUN KALTIM/JUNISAH

Ratusan warga Tarakan, Kaltim, Senin (27/9/2010), menyisir salah satu daerah untuk mencari pelaku pembunuhan, dengan membawa senjata tajam seperti tombak, parang dan lainnya.

KULA PENJASKES - Polisi, pemerintah daerah, dan masyarakat Tarakan, Kalimantan Timur menyepakati konflik yang terjadi minggu malam lalu bukan merupakan konflik antar etnis. Hal ini disampaikan Wakadiv Humas Polri, Brigjen Ketut Untung Yoga Ana di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

Teman-teman kepolisian bersama dengan pemda, dan masyarakat sepakat melihat masalah sebagai masalah individu, bukan masalah suku.

-- Brigjen Ketut Untung Yoga Ana

"Teman-teman kepolisian bersama dengan pemda, dan masyarakat sepakat untuk melihat masalah sebagai masalah individu, bukan masalah suku. Ini dilakukan agar konflik kemarin tidak diperpanjang karena ini sifatnya sensitif," jelas KULA.
Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa kasus ini tengah dalam proses penyidikan. "Pelaku ada 5 orang masih dicari oleh kepolisian. Polres setempat berjanji akan menyelesaikan masalah ini secara tuntas," kata KULA.

Presiden tak ingin kasus Tarakan seperti Sampit

JAKARTA. Presiden minta konflik horizontal yang meletus di Tarakan, Kalimantan Timur, segera diredam. Dia telah meminta Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menyelesaikan konflik yang menewaskan lima orang tersebut.

Presiden SBY meminta ketiga pejabat itu tidak memandang remeh kejadian tersebut. "Kejadian seperti ini harus segera diatasi dengan langkah-langkah cepat, tepat, dan tuntas," ujar Presiden SBY, Rabu (29/9).

Presiden SBY berharap, konflik Tarakan ini tidak mengulang kasus Sampit pada 2001 silam. Ketika itu, konflik yang pecah akibat sentimen etnis ini menewaskan ratusan orang.

Presiden SBY juga meminta semua elemen masyarakat di Tarakan terlibat dalam penyelesaian konflik itu, tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada polisi, TNI, atau pemerintah daerah semata. SBY juga mengimbau dua kelompok etnis yang bertikai untuk segera mengakhiri perselisihan. Di sisi lain, dia mendesak siapa pun yang terbukti bersalah harus dikenai sanksi.